[Suara Islam] Rapat pleno yang diadakan Partai Golkar, Rabu (13/12), menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum (ketum) partai b...
[Suara Islam] Rapat pleno yang diadakan Partai Golkar, Rabu (13/12), menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu. Namun, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dimulai 18 hingga 20 Desember esok, pemilihan ketum masih akan diperdebatkan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan, dalam munaslub esok idealnya memang tidak ada “pengukuhan” ketua umum. “Tidak ada 'pengukuhan' ketua umum di Munaslub. Yang ada itu adalah pemilihan ketua umum,” katanya dalam forum diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu (16/12).
Keputusan terkait dengan penetapan ketum Partai Golkar, ia akui, masih berada di tangan forum pada munaslub esok. Sebab, salah satu agenda munaslub adalah pemilihan ketum Partai Golkar. Artinya, Airlangga Hartarto masih ada kemungkinan tidak jadi menduduki jabatan ketua umum Partai Golkar.
“Dalam politik tidak ada yang bisa dipastikan, ini kan the art of probability. Segala kemungkinan bisa terjadi,” ujarnya.
Namun, satu hal yang Andi bisa pastikan, mayoritas anggota Partai Golkar ingin memilih Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar.
“Kalau kita lihat realita yang di bawah, aspirasi yang berkembang dari DPD-DPD kabupaten/kota, ada 516 kabupaten/kota dan kemudian 34 provinsi sepertinya terlihat dan terasa mereka menginginkan Pak Airlangga Hartarto menjadi ketum Partai Golkar,” ujar Andi.
Ia juga menyampaikan, Airlangga Hartarto hampir pasti akan terpilih dalam pemilihan ketum di munaslub mendatang. Namun, tak dimungkiri, pada saat munaslub berlangsung, peluang untuk calon-calon ketum pengganti Setya Novanto itu akan dibuka kembali.
Ia menegaskan, prosedur pemilihan ketum memang harus dilakukan agar hasil yang didapatkan nantinya tak cacat. Jangan sampai Partai Golkar, kata dia, lebih terfokus pada pokok dan substansi perkara. “Prosedur ditabrak, cara ditabrak, kemudian juga nanti implikasinya tidak baik,” ujarnya.
= Sumber; http://nasional.republika.co.id
